EII Blog - E-gov Indonesia tertinggal

E-gov Indonesia tertinggal

Indonesia masuk posisi ketujuh pengimplementasi e-government dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara, ungkap laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sementara itu, situs web milik Depsos menjadi contoh situs web terbaik di negara ini. Dalam laporan PBB bertajuk UN E-Government Survey 2008: From E-Government to Connect Governance, disebutkan tahun ini survei lebih menitikberatkan penilaian pelaksanaan peran baru pemerintah dalam menangani penyampaian pelayanan publik seiring dengan upaya efisiensi, produktivitas, proses dan sistem pemerintahan. Guido Bertucci, Director Division for Public Administration and Development Management PBB, mengatakan tahun ini penilaian e-government memberi bobot pada isu tata kelola yang terkoneksi (connected governance) dari perspektif bagaimana pemerintah mengelola dan begaimana seharusnya back office berproses.

"Laporan menguji gagasan tata kelola tiap negara dalam usahanya mencapai penghematan biaya maksimum dan dalam meningkatkan penyampaian layanan," ujarnya dalam laporan itu. Dalam survei itu, Indonesia masuk peringkat ke 106 dari 189 negara yang telah melengkapi manajemen pemerintahannya secara online dengan meraih indeks 0,4107 atau meningkat dari indeks 2005 yaitu 0,3819. Namun, peringkatnya turun dari 96 menjadi 106. Indeks itu merupakan gabungan dari indeks pengukuran web, indeks infrastruktur dan indeks pembangunan manusia. "Kami ingin menstimulasi pemikiran dan debat seputar isu penting e-government yang berpotensi besar untuk transformasi sektor publik," ujarnya.

Situs terbaik Situs web Departemen Sosial RI yang beralamat di http://www.depsos.go.id menjadi contoh terbaik (best practice) sebagai situs yang menyediakan pilihan bagi pengguna dan melakukan pemeringkatan sehingga memungkinkan penggunanya secara langsung dan tidak memperbaiki pengalaman web mereka.

Sebagai contoh, dari konteks pemerintah adalah situs itu memuat adanya 10 artikel pilihan yang merupakan peringkat 10 besar artikel paling sering dibaca, item paling dinilai tinggi, arsip yang sering di-download, komentar paling aktif dan lainnya. Ini menunjukkan tren web yang semakin luas dari berita dan konten yang dibuat pengguna. Lebih jauh dapat membantu pengambilan keputusan mengenai apa yang penting dan baik untuk peran pemerintah maupun peran dari warga masyarakat sendiri.

Direktur E-Government Ditjen Aptel Depkominfo Djoko Agung mengatakan berdasarkan data per Januari 2008, dari total 491 pemda sebanyak 423 Pemda atau lebih dari 86% Pemda memiliki situs web. "Di pusat, seluruh lembaga tinggi, instansi termasuk komisi-komisi sudah memiliki web dengan total 70 situs web," ujarnya kepada Bisnis. (RY/Bisnis Indonesia)

Posted on February 10, 2008 | 9 comments

Komentar

Lucky Lukman (February 10, 2008 21:12)
E- Gov Indonesia tertinggal.....

Semoga bukan merupakan Indikasi bahwa E- Commerce Indonesia juga masih tertinggal dari para pesaing di negara Asia Tenggara Lainnya. Diharapkan UKM Indonesia akan lebih melek terhadap kepentingan promosi dan Transaksi melalui dunia Maya dibanding para fasilitatornya di daerah dan lebih mengerti akan kepentingan dan hasil yang akan diraih.

Tonton Taufik (February 10, 2008 21:22)
wah...e-gov indonesia tertinggal....ayo bangun..

johan (February 10, 2008 23:56)
prinsip di Indonesia: kl bisa dipersulit kenapa dipermudah hehehehe. permasalahan utama dari penerapan "E" adalah kesiapan dari Human Resources. jika mentalitas dari aparat negara masi seperti dulu, sebagus apa juga platform e-govt akan menjadi sia2 belaka.sistem e-govt seharusnya digunakan untuk menunjang sistem pemerintahan, memangkas birokrasi yang terlalu panjang. siapkah para aparat negara untuk itu???

Tonton Taufik (February 11, 2008 00:10)
benar pak johan, siapkan para aparat diganti oleh komputer? padahal bisa mengurangi biaya juga kan? bisa hemat waktu juga, bisa untung rakyat karena tidak nyogok. he he he....

Mohamad Arizan (February 13, 2008 00:24)
Kalau saya boleh komentar nampaknya ada permasalahan pokok penyebab keterbelakangan E-Gov di Indonesia yaitu masih banyaknya aparat pemerintah yang nggak siap akan tranparansi dan efisiensi.
Sehingga willingness untuk memajukan E-Gov menjadi sangat lamban baik masalah infrastrukturnya maupun contentnya sendiri. Jadi memang setuju banget dengan pendapat pak Johan, masalah Human Resources merupakan masalah utama terutama masalah mentalitas.Dengan E-Gov yang baik masayarakat akan lebih terlayani dengan baik, cepat dan biaya yang transparan dan serta benar-benar masuk ke Kas Negara tanpa ada tambahan biaya-biaya pungli yang tidak perlu. Mudah2xan para aparat pemerintah segera siap akan hal ini dan E-Gov yang baik segera terealisasi. Karena ini hanya persoalan waktu, siap atau tidak , semakin banyak masyarakat melek informasi dan tuntutan akan E-Gov semakin nyata. Kalau kita lihat Blog diatas Depsos lebih maju E-Gov dibanding yang lain karena munkin Depsos tidak banyak berkaitan dengan Perizinan atau Tender Pengadaan, sehingga tidak banyak kepentingan dan hambatan untuk membuat E-Gov yang baik.
Mudah2xan bisa diikuti oleh departemen yang lain, sehingga masyarakat dan para Investor bisa terlayani dengan mudah, cepat, efisien dan "tidak mangkel" karena adanya Intangible cost yang nggak jelas.

Arief Fajar Nursyamsu (February 13, 2008 19:41)
Ada hal lain lagi yang mengakibatkan ketertinggalan. Diantaranya adalah masalah SDM. Walaupun sekarang banyak rekruitmen PNS untuk mengisi posisi IT, tidak menjadi jaminan bahwa E-Gov bisa jalan.

Seperti komentar mas Mohamad Arizan di atas. Keberanian untuk menjadi bagian dari transparansi memberikan efek pada development infrastuktur IT. Wajah sebuah pemerintahan pada sisi E-Gov menurut saya jelas pada situs web. Situs mana yang mencerminkan wajah pemiliknya?

Ketut Aryadana (February 19, 2008 20:04)
Bukan hanya SDM di level pelaksana (pegawai) yg dituntut mengerti IT, yang lebih penting lagi adalah pejabatnya juga harus menguasai IT agar bisa memberi contoh pada anak buahnya. Jangan sampai pemimpinnya tidak pernah browsing atau tidak tau cara mengirim email.

Kabupaten Jembrana (www.jembranakab.go.id) di daerah Bali barat adalah salah satu kabupaten yg paling berhasil menerapkan e-gov utk efisiensi pemerintahan. Mungkin daerah lain bisa belajar banyak dari daerah ini.

Ardiani Cindy (April 09, 2009 00:32)
Dengan membaca situs ini,munkin pemerintah bisa memberikan layanan website yang lebih baik kepada maysrakat.

bambang purnomo sidik (June 04, 2009 10:47)
lambatnja instansi menerapkan e-govt secara optimal, karena tidak ada goodwill dari pimpinan puncak. untuk penerapan TI ini sifatnja top down, bukan buttom up. kalau pimpinan puncak mau semuanja dapat terlaksana. saia tdk setuju kalau negara kita kurang sdm IT, dana dll. disini kita harus tegas, law inforsement ditegakkan , semua beres