Ambisi pemerintah untuk meningkatkan target ekspor nonmigas sebesar 14.5% hingga 20% hanya akan menjadi impian belaka jika sikap aparat birokrasi di lapangan tetap tidak bersahabat terhadap aktifitas dunia bisnis. Dalam musyawarah Nasional (Munas) VII Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Rabu (25/4) di Surabaya, Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno mengatakan, setiap aktifitas yang dilakukan selalu beresiko menimbulkan biaya.

Munas GPEI dihadiri Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo. Benny yakin target ekspor itu bukan hal yang berat karena semua pelaku pada dasarnya memiliki kemampuan bersaing dengan produk sejenis. Akan tetapi, target itu bisa dicapai jika terjadi sinergi di antara semua sektor yang menopang perekonomian, khususnya sektor keuangan. "Namun, jika pemerintah dan otoritas moneter masih mempertahankan kebijakannya untuk memberikan tempat parkir bagi dana bebas resiko berupa SBI dan ORI, maka target itu hanya akan menjadi mimpi," ujar Benny.

Beberapa pengurus asosiasi juga menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Pengurus Asosiasi Panel Kayu Indonesia Subiyanto K mengatakan, perdagangan kayu ilegal yang mengakibatkan kontribusi ekspor sektor kehutanan terutama dari panel kayu menurun justru dibiarkan.

Kontribusi ekspor sektor kehutanan dari panel kayu yang sebelumnya 8 miliar dollar AS kini tinggal 1,2 miliar dollar AS. Selain masalah perdagangan kayu ilegal, Subiyanto juga mengeluhkan soal pemeriksaan berlapis yang dilakukan terhadap barang yang akan diekspor. Ia mengusulkan sebaiknya pemeriksaan dilakukan di pabrik eksportir sehinga tidak menimbulkan biaya tambahan selama pengiriman produk.