Saat ini kondisi industri mebel dan kerajinan rotan nasional dalam kondisi yang sangat kritis, yakni terancam gulung tikar. Pelaku usaha industri ini merasakan semakin beratnya menghadapi kelangkaan bahan baku rotan. Akibat kelangkaan bahan baku inilah membuat para pelaku usaha industri rotan banyak yang mengalami gagal shipment. Beberapa waktu lalu, misalnya, Johannes Sumarno yang kini menjabat Ketua Komda Asmindo Jawa Timur mengalami hal seperti ini.   

Penyebab utama terjadinya kelangkaan bahan baku  adalah akibat SK Menperdag No. 12/M-DAG/PER/6/2005. Bagi kalangan industri mebel dan kerajinan nasional, keluarnya SK tersebut sangat kontra produktif dengan target Indonesia menjadi pemain terbesar di dunia karena bahan baku dapat diakses dengan mudah oleh pesaing utama kita, seperti Cina dan Vietnam. Kebijakan ekspor bahan baku telah mengakibatkan industri barang jadi nasional menjadi lemah dan market share mebel rotan Indonesia diambil oleh negara-negara kompetitor. Akibatnya para pengusaha mengalami penurunan kapasitas produksi sampai 50%.   

Adanya kebijakan tersebut melengkapi penderitaan penderita para pelaku industri rotan karena sebelumnya mereka resah dengan maraknya penyelundupan yang sampai saat ini belum bisa diatasi.  Sekjen AMKRI Abdul Sobur menyatakan ada indikasi kuat bahwa penyelundupan rotan sangat marak setelah keluarnya SK Menperdag. Kita dibilang bangsa bodoh karena mengekspor bahan baku rotan yang menjadi keunggulan komparatif kita,; ujar Abdul Sobur saat press conference usai rapat Pleno DPP AMKRI di Hotel Bentani Cirebon pada 2008.    

Menurut Dewan Pakar AMKRI Ir. Soenoto, dugaan penyelundupan besar-besaran bahan baku rotan ke Cina dengan membonceng SK Menperdag dibuktikan adanya ketimpangan data pemerintah Indonesia dan Cina soal ekspor dan impor roran. Versi resmi Indonesia, ekspor rotan baru 29.500 ton dari target 70.000 ton/tahun (40%). Padahal catatan pemerintah Cina merngaku mengimpor 400.000 ton rotan dari Indonesia. Dari mana rotan masuk ke Cina kalau bukan selundupan. Disinilah perlunya kejujuran pemerintah mengenai ekspor rotan sebenarnya.(AMKRI).