EII Blog - Kasus Ukiran Jepara: Sebuah Pelajaran Berharga

Kasus Ukiran Jepara: Sebuah Pelajaran Berharga

Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kasus ukiran Jepara yang melibatkan orang-orang asing? Kasus itu merupakan warning bagi kita semua betapa sistem perlindungan HKI masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak pihak,bahkan termasuk para penegak hukum sendiri. Kasus ini juga membuktikan adanya misappropriation atau pengambilan hak-hak masyarakat Jepara secara tidak sah oleh orang asing atas karya tradisional mereka berupa ukira-ukiran yang khas itu.

Kasusnya dimulai dari adanya sengketa antara orang-orang asing (Inggris vs Belanda) berkenaan dengan penggunaan desain ukiran Jepara. Tulisan in itidak dimaksudkan untuk membahas sengketa itu sendiri, melainkan lebih pada pengungkapan adanya kesalahpahaman antara sistem perlindungan hak cipta dan sistem perlindungan desain industri. Selain itu, tulisan ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang bagaimana warisan budaya nasional, seperti ukir-ukiran Jepara telah diklaim sebagai desain milik orang asing.

Secara singkat kasusnya dapat digambarkan sebagai berikut: sebuah perusahaan milik orang asing (Inggris) telah membuat katalog, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar desain ukiran Jepara. Perusahaan itu telah mendaftarkan katalog tersebut ke kantor HKI dalam rangka memperoleh perlindungan hak cipta. Belakangan, gambar-gambar itu muncul di dalam website yang digunakan oleh orang asing lainnya (Belanda) untuk mempromosikan kegiatan usahanya sebagai pedagang mebel. Orang Inggris mengadukan orang Belanda dengan tuduhan melanggar hak cipta karena telah mengumumkan melalui website desain “miliknya” yang terdapat dalam katalog tersebut.

Dengan pendaftaran dan klaim ini boleh jadi para pengukir Jepara nantinya akan terancam tuduhan melakukan pelanggaran desain jika mereka mengekspor hasil karya mereka ke luar negeri, khususnya ke Eropa. Ini akan menjadi sebuah ironi yang menyedihkan ketika para pengukir tradisional justru terancam haknya untuk menggunakan desain tradisional milik mereka sendiri.

Jika perusahaan atau orang Inggris itu memang berminat memperoleh perlindungan desain, ia seharusnya bukan

mendaftarkan katalog dalam rezim hak cipta, melainkan mendaftarkan dalam rezim desain industri.

Dengan demikian, klaim bahwa desain yang terdapat di dalam katalog itu adalah juga milik dari perusahaan yang mendaftarkan katalog jelas lumayan lucu. Apalagi desain ukiran Jepara adalah warisan budaya dan menjadi hak dari masyarakat Jepara.

Jika desain itu kemudian diklaim sebagai milik perusahaan asing, maka hal itu merupakan tindakan misappropriation yang sangat transparan yang dilakukan oleh orang asing terhadap warisan budaya bangsa, khususnya. (DR.Agus Sardjono)

Posted by Tonton Taufik on March 28, 2008 | 6 comments

Komentar

3-0 n Opan (April 15, 2008 21:03)
Sumpah... Parah bgd ndezzz...

Punya kita kok yang sengketa negara laen, mana kepedulian Departemen Kebudayaannya ???

Parah lo...

Maria Ulfa Khasanah (April 15, 2008 23:31)
Emang orang Indonesia nggak pernah bisa menghargai karya bangsanya sendiri,setelah reog ponorogo yang diakui oleh malaysia sekarang gantian deh ukir jeparanya,harusnya masyarakat indonesia sadar dan harus bisa mulai menghargai kebudayaan kita.

Siti Dyah Handayani (April 28, 2008 23:09)
Ironis sekali, sementara mebel Jepara menjadi produk andalan ekspor yang diharapkan mampu mendongkrak ekspor nasional, di sisi lain justru para pengusaha dihadapkan pada ancaman tuduhan yang tidak mereka lakukan. Ibaratnya mereka dianggap "mencuri hak milik mereka sendiri". Sudah saatnya para pengusaha kecil diberi pemahaman akan pentingnya HKI, supaya mereka merasa bebas berkreasi tanpa takut kreatifitas mereka diambil oleh bangsa lain (Hal ini juga menjadi PR bagi pemerintah sebagai upaya nyata mendukung para pengusaha kecil).

Anton Budi Artono (May 30, 2008 02:07)
Pemerintah kita selama ini memang seperti kata pepatah semut di seberang lautan tampak gajah di pelupuk mata tidak tampak, artinya pemerintah tidak pernah me-explorasi potensi yang kita miliki yang bisa kita jual tetapi hanya sibuk mengimpor atau menjiplak hal-hal yang bukan merupakan keunggulan kita, dengan demikian disamping kita tidak dapat bersaing, apa yang kita punya satu per satu sudah diklaim orang lain.
Seharusnya dengan adanya kasus seperti itu, pemerintah bisa mengajukan banding ke HKI krn kita bisa buktikan bahwa desain tsb merupakan desain ukiran jepara yang telah di pakai secara turun temurun, cuma masalahnya pemerintah perduli tidak dengan rakyatnya ?

datik puspitowati (August 25, 2008 00:55)
Itu salah kita juga kok, karena kita kurang peduli dengan budaya bangsa sendiri. Kita kurang peduli dengan sekeliling kita. Giliran diambil orang, terus kita baru berkoar-koar "eh itu milik kita jangan ambil!!!" Gimana tuh? Makanya untuk menghindari jangan sampai terulang lagi kita harus lebih peduli dengan budaya sendiri. Belajar dari pengalaman. Itu tugas kita semua kok, bukan hanya tugas pemerintah. Sepertinya perlu ada GERAKAN CINTA BUDAYA BANGSA sendiri neh. He he he...

AL (September 09, 2008 11:33)
kalo menurut saya itu bukan salah penghasil produk mebel ukir, karena sebagian besar pengrajin/penciptanya tidak tahu apa itu HAKI, dan bagi pengrajin kecil taunya kan dia bekerja trus dapat uang, karna keterbatasan pengetahuan tentang HAKI dan kendala biaya pendaftaran itulah yang menjadikan penghasil mebel bersikap apatis/ enggan mendaftarkan hasil ciptaannya, mungkin dalam hal ini pemerintah lah yang harus proaktif untuk mensikapi masalah ini dan mempermudah/meringankan biaya pendaftaran, terus terang saja saya sendiri juga di bikin pusing mengangkat skripsi masalah hak cipta di jepara hee.. kasih solusi doooox....