Oleh Willy Wonoto  

Para pengusaha mebel dan kerajinan rotan nasional saat ini merasa sangat kecewa dengan kebijakan tata niaga rotan yang sedang berjalan. Kebijakan itu membuat bahan baku rotan langka di pasaran. Kalaupun ada, harganya membuat biaya produksi membengkak.

Kelangkaan itu terasa benar, misalnya, ketika kita mencari rotan manau ukuran 20, 26, dan 28. Kami sebagai produsen susah sekali untuk menemukannya. Padahal, masih ada minat pembeli untuk membeli produk mebel rotan. Mereka semakin kecewa saat pengiriman terus saja terhambat karena masalah bahan baku. Untuk pembeli yang diberi tahukan bahwa Indonesia adalah penghasil bahan baku rotan terbesar, alasan tidak tersedianya bahan baku tidak dapat dicerna oleh akal sehat mereka. Sudah sedemikian parahkah kondisi yang ditimbulkan akibat tata niaga rotan yang salah?

Untuk mendapatkan bahan baku yang diperlukan oleh produsen menjadi semakin sulit karena semua bahan baku diekspor oleh pemain-pemain yang jumlahnya hanya beberapa orang saja sesuai dengan kebijakan. Mereka memegang kuota yang notabene kuotanya bisa mereka atur sendiri, sementara keperluan produsen mebel tidak diperhatikan, atau bahkan tidak digubris. Walhasil, tindakan mereka telah merusak distribusi rotan. Dengan memegang kuota tersebut, mereka sebagai de facto  oligopoli supplier bahan baku rotan memegang bargaining power secara total, dan sebagai oligopoli, mereka dapat menentukan harga dan jumlah pasokan sesuai dengan kehendak hati mereka. Oleh karena itulah, kita tidak perlu heran apabila industri mebel dan kerajinan rotan nasional di ambang kehancuran.

Sementara itu, apa yang dikatakan sebagai kuota wajib pasok untuk industri mebel dan kerajinan rotan dalam negeri sama sekali tidak berjalan. Kita dapat melihat langsung kenyataan di lapangan dimana tidak ada pasokan bahan baku rotan untuk produsen rotan yang terjamin.Apakah harus sampai diperlukan audit oleh lembaga hukum seperti KPK untuk meneliti pelaksanaan kebijakan ini? Saya rasa tidak perlu. Saya yakin, para pejabat di Kementrian Perdagangan sebagai pembuat kebijakan mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan ini, baik dari observasi sendiri maupun laporan dari pelaku industri.

Dari pembicaraan saya dengan para pelaku usaha ini, akhirnya saya menyimpulkan: daripada peraturan ekspor bahan baku itu dibatasi seperti sekarang ini, lebih baik ekspor bahan baku rotan dibuka saja. Sekarang ini hanya segelintir orang yang memonopoli penguasaan bahan baku dan mereka ini mengatasnamakan kesejahteraan petani rotan dan kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, kesejahteraan petani rotan sendiri tidak mengalami perbaikan berarti, dan sebagian besar keuntungan diraup oleh pemegang kuota.

Alangkah baiknya, apabila memang tujuan utama kebijakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani rotan, sebaiknya ekspor bahan baku rotan dibuka saja dan petani rotan dapat mengambil keuntungan secara langsung. Bahkan, persaingan dapat berlaku dengan sehat dan tidak ada lagi sistem oligopoli yang dilindungi pemerintah. Bagi produsen mebel dan kerajinan rotan, tidak ada bedanya antara dibukanya ekspor rotan dan sistem kuota.

Tidak heran apabila sebagian pengusaha merasa lebih baik ekspor rotan dibuka agar kesejahteraan petani rotan dapat benar-benar ditingkatkan. Walau demikian, saya tetap berpendapat agar tata niaga ini tetap diatur. Seharusnya, kebijakan dibuat untuk mengedepankan aktivitas yang menghasilkan nilai tambah karena selain menyerap tenaga kerja, devisa yang didapatkan juga lebih optimal.

Contoh pengaturan misalnya sebagai berikut: siapa saja yang ingin mengekspor bahan baku, maka dia harus memproduksi barang jadi. Jadi, misalnya setiap satu kontainer 40 feet barang jadi yang diproduksi, dengan mengasumsikan pemakaian bahan baku kurang lebih 3 ton, maka produsen tersebut diberikan kuota untuk mengekspor bahan baku 1, 2, bahkan 3 ton. Tidak hanya melindungi tenaga kerja, kebijakan ini dapat memicu tumbuhnya produksi mebel dan kerajinan rotan didalam negeri.

Solusi diatas hanyalah salah satu contoh yang dapat memperbaki tata niaga rotan yang sudah kritis. Sebagai produsen mebel rotan, saya sangat sedih saat harus memberitahukan kepada pembeli bahwa pengiriman order harus tertunda, bahkan mungkin dibatalkan, karena produsen rotan di negara penghasil rotan tidak dapat menemukan bahan baku yang 90% sudah diekspor. Inilah realitas yang harus dihadapi oleh produsen mebel dan kerajinan rotan, dimana bahan baku utama untuk produksi telah dimanipulasi sebuah oligopoli yang didukung oleh  kebijakan kementrian. Apabila kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan tidak diperbaiki, lambat laun realitas matinya industri mebel dan kerajinan rotan dan hilangnya pekerjaan pun akan dihadapi oleh pemerintah sendiri.

* Willy Wonoto, CV Jaya