Kapanlagi.com - Departemen Perindustrian (Depperin) siap menerapkan Tata Niaga rotan baru untuk mengatasi masalah di industri rotan dan sektor produksi rotan.

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, usai bertemu stakeholder industri dan sektor produksi rotan di Jakarta, Senin, mengatakan, ada beberapa masalah yang selama ini muncul di industri rotan dan produk rotan yang perlu segera dibenahi.  

Lebih lanjut, dia mengatakan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain suplai rotan untuk sentra industri berkurang, harga bahan baku mahal, hasil rotan hanya tiga jenis yang terpakai padahal ada sekitar 20 jenis rotan yang dapat dihasilkan.

Selain itu, ekspor bahan mentah rotan semakin meningkat, dan tidak adanya pusat desain rotan di daerah selain Cirebon. Untuk itu, Fahmi menegaskan, dilakukan pengelompokan pembahasan untuk mengatasi semua masalah tersebut yang meliputi akan diatur pola tata niaga rotan, dibuat pola budidaya rotan karena beberapa jenis rotan menurun produksinya, dan pola pengembangan industri furniture dan kerajinan berbasis rotan.

"Ada juga yang mempermasalahkan industri rotan hanya ada di Cirebon, sehingga daerah lain merasa tidak ada manfaatnya menggunakan bahan baku rotan. Karena itu diekspor," ujar dia. Menurut dia, untuk menjawab itu Depperin memiliki kebijakan, hanya saja tidak didukung oleh anggaran.

Rencananya Depperin akan bangun sentra-sentra industri furniture dan kerajinan rotan di enam daerah yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara atau Gorontalo, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nangro Aceh Darussalam, dan di Papua. Jika enam sentra industri rotan terbangun di daerah, tambahnya, maka daerah penghasil bahan baku dapat menjual bahan bakunya ke sentra-sentra industri rotan tersebut.

Selain itu, Fahmi mengatakan, untuk meningkatkan desain produk rotan saat ini telah dibangun Pusat Desain Rotan Internasional di Cirebon yang diharapkan juga dapat dilakukan di daerah lain nantinya. Sementara itu, Fahmi menjelaskan, perlunya tata niaga rotan karena telah terjadi pelanggaran, contoh kasus yang dilaporkan pihak Bea dan Cukai adalah tertangkapnya sembilan kontainer di Tanjung Priok berisi bahan mentah rotan.

Padahal, menurut dia, di Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah dimanipulir karena tidak menyebutkan membawa rotan. "Hal ini banyak sekali terjadi, karena itu pola tata niaga perlu lagi diperketat,"katanya. Pola itu, tambahnya, mengatur dua hal untuk menyeimbangkan pasar rotan domestik dan luar negeri. Dalam pertemuan yang berlangsung selama tiga jam tersebut dihadiri pula oleh Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan Indonesia (AMKRI).

Selain itu, Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia (APRI), Asosiasi Mebel Indonesia (ASMINDO), perwakilan dari Departemen Keuangan, Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, juga Ditjen Bea dan Cukai.

Kalau menunggu 6 daerah yang akan dibangun sentra-sentra industri rotan, industri rotannya tidak akan tumbuh, kan ordernya juga sudah berkurang diambil negara Cina dan Vietnam, yang menjadi importir rotan mentah. Bagaimana industri di 6 daerah itu mau tumbuh? Perusahaan furniture rotan ekspor yang ada saja banyak yang bangkrut apalagi perusahaan baru yang baru tumbuh?

Lebih baik tutup dulu ekspor bahan baku rotannya, kemudian dibangun sentra-sentra industri rotan, pasti tumbuh, karena ordernya pasti ada. Dengan ditutupnya ekspor rotan mentah, diharapkan pengangguran akan berkurang di tempat penghasil rotan dan tempat kerajinan rotan juga.

Jangan menghabiskan anggaran dengan sia-sia. Atau memang sengaja mengeluarkan anggaran dengan sia-sia?