Setelah membaca koran Kompas Selasa, 18 Maret 2008 hal. 21 dengan judul “Industri Rotan: Indonesia Punya Bahan Baku, Eropa Punya Nama”. Saya merasa harus menulis pelurusan tentang industri rotan sesungguhnya dengan menggunakan data dari BPS (Badan Pusat Statistik).   

Mungkin sdr. Reinhard Nainggolan bukan penulis yang berdasarkan fakta yang terjadi, hanya bisa membela pemerintah membabi buta tanpa ada data sebenarnya. Yang isinya membenarkan kebijakan pemerintah. Sejak tahun 1986, pemerintahan Soeharto melarang ekspor rotan bahan baku, harus diekspor dalam bentuk barang jadi. Kemudian pada tahun 2005, pemerintahan SBY-JK, membuat keputusan tentang ekspor bahan baku rotan.   

Reinhard Nainggolan menulis, “sejak pertengahan 1990-an industri rotan terus merosot, terutama karena kualitas yang rendah. Kondisi itu diperparah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/Kep/6/2005 yang membuka kembali keran ekspor rotan.” Padahal menurut data BPS dengan HS Code 940150100 Seats of rattan dan HS Code 940150900 Other seats cane, osier, bamboos menunjukkan data sbb:   

1997 US$101,653,198
1998 US$30,554,542
1999 US$180,606,804
2000 US$187,616,984
2001 US$172,915,554
2002 US$182,760,438
2003 US$200,466,142
2004 US$205,668,889
2005 US$191,008,268
2006 US$159,314,133 (jan-okt)   

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa ekspor furniture dari rotan meningkat terus, hanya pada tahun 1998 anjlok karena krisis moneter dan keamanan yang kurang baik di Indonesia. Jadi informasi dari sdr Reinhard di koran Kompas, membuat opini publik untuk membuat masyarakat Indonesia membela pemerintah bahwa keputusan ekspor bahan baku rotan itu benar. Mudah-mudahan sdr Reinhard bisa merevisi tulisannya yang menyakiti eksportir furniture dari rotan yang sudah sekarat, apalagi dengan tulisan yang isinya bahwa sebelum ada SK Mendag juga ekspornya sudah turun, padahal kenyataannya tidak. Dari data terlihat jelas bahwa penurunan ekspor mebel furniture sejak tahun 2005, sejak diberlakukannya ekspor bahan baku.   

Ada lagi tulisannya yang menyatakan bahwa “Kebijakan pemerintah, membuka atau menutup ekspor bahan baku rotan, tidak bisa menyelamatkan industri rotan kita, baik industri setengah jadi maupun mebel rotan, dua-duanya sekarat.” Tulisan itu menambah sakit hati eksportir-eksportir furniture rotan. Dari data BPS terlihat jelas bahwa penurunan ekspor furniture rotan sejak adanya SK Mendag tahun 2005. Saya yakin sekali tahun 2007 data dari BPS pasti lebih rendah lagi. Yang sekarat itu sekarang adalah eksportir mebel rotan dengan karyawannya.   

Dan saya ungkapkan sekali lagi bahwa penurunan ekspor mebel rotan bukan sejak 1990-an akibat kualitas barang Indonesia. Tiap eksportir memiliki segmen yang berbeda-beda, ada yang pasar menengah atas, ada juga pasar menengah ke bawah. Jadi bukan karena kualitas rendah produk Indonesia yang membuat ekspor mebel rotan menurun tetapi karena kebijakan pemerintah tahun 2005, pada saat pemerintahan SBY-JK.

Oleh karena itu, marilah bergabung di komunitas wood furniture di www.woodfurniture.net agar bisa mendapatkan buyer-buyer dari luar negeri.